JEJAK MASALAH PENDIDIKAN kian MENJAMUR* bagian 5 habis

Memformat Kurikulum Tentang Belajar “Cara belajar “

Di sekolah Indonesia ada kurang lebih 11 mata pelajaran. Belum termasuk muatan lokal dan kebijakan sekolah untuk menambah materi pelajaran yang khas dari sekolah mereka. Siswa  datang ke sekolah dengan membawa setumpuk buku. Di sekolah mendengarkan guru, mengerjakan ujian dan sampai di rumah mengerjakan PR atau mengikuti pelajaran tambahan di lembaga bimbingan belajar.

Dengan demikian waktu habis untuk mengerjakan lembaran – lembaran worksheet. Padahal penilaian tidak semata bergantung kepada lembaran worksheet. Masih banyak yang lain. Seperti portofolio dan narasi yang berisi seluruh aktivitas  siswa di sekolah, misalnya : membuat produk, wawancara dengan masysrakat, sosialisasi program yang bermanfaat bagi masyarakat dsb.

Menformat kurikulum cara belajar ini bertujuan mencetak manusia unggul yang suka belajar. Jadi ketika mereka lulus sekolah mereka punya semangat belajar tinggi. Rata – rata di sekolah seorang guru sering meminta muridnya untuk membaca namun lupa mengajarkan ilmu membaca. Berasa ada yang hilang dari proses pendidikan dengan kurikulum instan untuk mencetak manusia pintar namun aspek prosesnya sering terlewati secara tidak sadar.

Kurikulum Indonesia begitu kompleks namun tidak mempunyai buku panduan yang bisa menjadi standar acuan. Minimal sesuai dengan bakat SDM (sumber daya manusia) Indonesia.Banyak guru di Indonesia yang berkualitas namun sedikit yang sambil meneliti kemudian menjadikan data sebagai acuan standar pendidikan. Akibatnya pemerintah pun mudah tertarik dengan kebijakan baru dari luar negeri dengan sedikit bekal dari lapangan.

Menciptakan kriteria kelulusan sesuai dengan jurusan Misalnya  mahasiswa di sekolah bisnis baru  dinyatakan lulus apabila sudah mempunyai usaha dan mempuyai karyawan sekian kemudian baru diperbolehkan menyusun skripsi. Memang ini akan memakan waktu tapi kontribusi di lapangan jelas. Mengurangi pengangguran dan membangun ekonomi bangsa.

Menciptakan paradigma semua orang adalah pendidik. Sebuah solusi mudah untuk menggerakkan semua segmen masyarakat . Orang tua adalah guru bagi anak – anak. Pedangang, sopir, pengusaha, dokter, petani, arsitek, dan profesi yang lain adalah guru kehidupan. Mereka bisa menjadi guru/pendidik. Menjadi pendidik berarti ada kesadaran untuk menjadikan generasi bangsa lebih baik. Menciptakan budaya mengajarkan kebaikan kepada semua.

Untuk menciptakan generasi secara instan itu tidak dengan membebani siswa dengan kurikulum yang padat. Seharusnya pemerintah menyediakan akses informasi yang luas untuk informasi pendidikan. Misalnya  masyarakat dengan mudah mengakses model pendidikan dari negara yang mempunyai sistem pendidikan terbaik, kemudian masyarakat diberi kemudahan untuk mengakses buku Referensi  tentang pendidikan.

Solusi lain yang cukup membantu mencerdaskan bangsa adalah menjadikan pendidik sebagai peneliti sekaligus penulis. Jika kondisi social, ekonomi dan budaya setiap daerah di Indonesia berbeda namun setiap pendidik mampu meneliti kemudian mendokumentasikan setiap kejadian dengan baik akan terlihat hasilnya. Evaluasi berjalan dengan baik, karena secara administrasi setiap arsip terawat dengan baik minimal tidak mengulangi kesalahan yang sama.  

Untuk masalah kebijakan evaluasi dengan selembar kertas ujian mungkin bisa dirubah dengan membuat produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Kembali kepada tujuan awal semakin baik pendidikan suatu bangsa berarti semakin baik peradaban suatu bangsa. Sama halnya dengan pendidikan berkualitas mampu mengatasi masalah kemiskinan dengan baik.

JEJAK MASALAH PENDIDIKAN MENJAMUR* bagian 4

Konsep Berfikir Bloom (Pakar Pendidikan International)

Beberapa delegasi pelajar Indonesia yang mengikuti pertukaran pelajar di luar negeri merasakan rata – rata pelajar Indonesia merasa kurang dalam hal praktek namun unggul secara teori. Padahal teori pendidikan menjelaskan dengan rinci aspek pembelajaran dan tahapan berfikir sebaiknya memenuhi standar proses berfikir dan evaluasi yang sinergi.

Sebagai contoh pakar pendidikan Bloom mengungkapkan proses berfikir dimulai dari tahap pertama  remembering ( mengingat ) ini 28 jenis, tahap ke dua understanding ada  21 jenis, tahap ke tiga applying ada 23 jenis. Tahap ke empat analyzing ada 29 jenis, tahap ke lima evaluating ada 30 jenis, tahap ke enam  creating ada 25 jenis. Konsep Bloom ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Berdasarkan jumlah buku pembelajaran di Indonesia rata – rata hanya sampai pada proses remembering dan understanding. Itu hanya dari buku belum proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di kelas

Proses mencerdaskan bangsa bukan perkara mudah dan cepat. Butuh proses jika proses Bloom diterapkan secara maksimal maka dengan mudahnya Indonesia akan menjadi bangsa pencipta produk bukan pemakai produk. Survey yang dilakukan oleh dr. Andhyka P.Sedyawan seorang master coach dari American Broad of NLP menyatakan perbandingan otak Indonesia dihargai paling mahal dibandingkan otak dari negara lain. Ini menjadi bukti bahwa orang Indonesia belum semua maksimal menggunakan  proses berfikir sampai tahap creating.

Kurikulum yang mencerdaskan bisa dimulai dari level bawah misalnya untuk proses skill beberapa sekolah international dan sekolah alam sudah mulai mengembangkan konsep berfikir inquiry. Dibidang sains level taman kanak – kanak (TK) sudah mulai dipelajari meskipun dengan cara sederhana.

Metode sains seperti :

1.      Meminta siswa untuk mengidentifikasi masalah

2.      Memberikan hipotesis

3.      Menyebutkan variabel

4.      Menguji hipotesis

5.      Mengumpulkan data

6.      Mengatakan kesimpulan yang diperoleh

Kemudian proses skill yang dikembangkan meliputi “

1.      Observing

2.      Communicating

3.      Classifying

4.      Estimating and meansuring

5.      Infering

6.      Predicting

7.      Makin definition

8.      Making using models

9.      Giving hypotheses

10.  Collecting data

11.  Controlling variables

12.  Experimentating

Kurikulum pendidikan di Indonesia tentang membaca pun belum ada padahal pemerintah sudah dengan tegas menggalakkan membaca. Ini seperti meminta masyarakat cerdas secara instan. Sedangkan masyarakat sendiri tidak tahu harus melakukan apa.

JEJAK MASALAH PENDIDIKAN MENJAMUR* bagian 2

 

Polemik Oknum Pendidikan

Pendidikan bertujuan untuk perbaikan negara dan bangsa. Wajah pendidikan yang selalu berganti kebijakan dari kurikulum CBSA, kompetensi, KTSP dan lain sebagainya. Ini potret buram wajah pendidikan Indonesia. politisasi pendidikan sampai dengan kapitalisme pendidikan,secara otomatis ini hanya  menguntungkan beberapa pihak saja. Awalnya mungkin sepele dan dianggap tidak bermasalah namun ini membawa kerugian bagi kualitas pendidikan

Pertama, menobatkan pribadi menjadi pendidik karena terpaksa, bukan karena panggilan tetapi karena tidak mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Padahal mendidik membutuhkan jiwa pendidik. Tidak harus sarjana pendidikan tetapi mempunyai jiwa pendidik. Pada dasarnya semua tugas dimulai dari hati.

Jika mendidik sudah panggilan hati maka ilmu  pendidikan akan mudah dipelajari dan dikembangkan di lapangan. Pendidik yang menjadikan profesi pendidikan sebagai loncatan,  pada akhirnya tidak fokus menangani permasalahan pendidikan karena hanya akan dijadikan sebagai batu loncatan untuk berpindah keprofesi yang lain.

Apa yang terjadi jika bukan ahli dibidangnya tapi mengajarkannya. Ini persoalan di tanah air. guru sosial mengajar sains  padahal tidak ada dasar sebelumnya. Alasan selalu klasik kekurangan tenaga pendidik. Mau apa lagi baik menjadi pendidik harus serba bisa dalam mengajar.

Bisa diprediksi jika ini tidak segera diselesaikan, maka karena keterbataan ilmu yang dimiliki atau ilmu yang disampaikan tidak tepat sasaran. Ingin lebih baik tapi menjadi  berlawanan dengan tujuan semula. Selain pendidik ada juga problem di penentu/pengambil kebijakan pendidikan.

Pengambil kebijakan pendidikan, ada yang tidak tahu lapangan pendidikan.Sekian banyak guru di Indonesia bisa dikatakan kurang dari 50 % yang memahami dengan cepat perubahan konsep pendidikan.  Melihat  permasalahan  pendidikan yang kompleks, konsep pendidikan yang adaptif dengan menyesuaikan  potensi wilayah mungkin akan lebih efektif dibanding dengan penyeragaman konsep pendidikan.

Kedua, kapitalisme pendidikan. Hitung berapa biaya masuk perguruan tinggi negeri atau biaya masuk sekolah swasta di kota besar. Bisa dibanyangkan dana yang cukup besar mengalir untuk pendidikan. Orang tua pun tidak merasa rugi karena jaminan mereka adalah masa depan yang lebih baik bagi anak – anak mereka.

Namun disisi lain pendidikan menjadi medan basah untuk meraup banyak keuntungan. Realita lapangan. Jumlah lembaga bimbingan belajar dn lembaga kursus  yang berhubungan dan minat dan bakat menjamur. Tidak mungkin mereka menyelenggarakan pendidikan tanpa uang. Belum lagi biaya masuk sekolah Playgroup. TK, SD, SMP, SMA swasta  biayany bisa berlipat lipat.

Ketiga, kebijakan evaluasi pendidikan hanya pergantian istilah.Ironis. Tujuan pendidikan adalah mencerdasakan anak bangsa namun beda dengan kejadian di lapangan tujuan pendidikan untuk meluluskan UN (Ujian Nasional). Pada prinsipnya ini sudah tidak benar. Sekolah dianggap berhasil apabila meluluskan 100 % siswanya dengan nilai memuaskan. Guru dianggap berkualitas dengan memberi pelajaran yang baik sehingga muridnya bisa lulus UN.

 Apa yang menjadi pertanyaan beberapa pengamat pendidikan tentang UN sekilas nampak mubazir. Belajar 3 tahun selesai dengan UN yang hanya beberapa hari saja. Orientasinya beda. Pendidikan yang sejati menjadikan pribadi berkualitas tidak terpaut dengan angka berbinar – binar . Namun orientasi sekarang ini belum sampai pada tahap berfikir yang tinggi.

Standarisasi evaluasi untuk pendidikan sampai saat ini hanya berputar – putar seputar nama padahal esensinya sama evaluasi. Daftar nama mulai dari Ujian Akhir, Ujian Kelulusan, EBTA, EBTANAS, UAN dan UN. Ini tidak jauh beda dengan ujian masuk perguruan tinggi. Ada Sipenmaru, USM, UMPTN, SNMPTN dan lain sebagainya. Sepertinya kebijakan pendidikan hanya berputar soal nama. Padahal substansi dunia pendidikan lebih dari itu. Peradaban dan kemajuan.

JEJAK MASALAH PENDIDIKAN KIAN MENJAMUR bagian 1*

Bulan Mei identik dengan aksi sosial. Terbukti banyak peringatan dibulan ini, seperti hari buruh jatuh pada tanggal 1 Mei. Hari pendidikan jatuh pada tanggal 2 Mei, hari buku 17 Mei, hari kebangkitan nasional 20 Mei dan lain sebagainya. Sehingga tak heran dibulan ini banyak aksi dari aktivis yang terkain maupun dari mahasiswa.

Pendidikan disebut sebagai jalan utama untuk perbaikan peradaban suatu negara. Sebagai medan yang paling strategis pendidikan memegang kendali dibidang, ekonomi, budaya, kesejahteraan, kesehatan dan dibidang yang lain.Permasalahan yang berkembang di masyarakat selama ini adalah bagaimana mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan biaya merakyat. Bisa juga tergantung dengan kondisi pendapatan yang diterima, tidak sebanding dengan kebutuhan.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan pendidikan berkualitas namun masalah – masalah yang muncul belum diselesaikan secara tuntas. Permasalahan financial, permasalahan geografis, ekonomi dan kebijakan pendidikan yang dinilai belum efektif. Belum selesai satu masalah muncul masalah yang lain.Misalnya soal pengangguran yang semakin hari semakin menjadi.

Sasaran  20 % Dana APBN Belum Efektif

Kontroversi yang berkembang selama ini tidak membuat beberapa pihak terdiam melihat polemik pendidikan yang berkembang di masyarakat  dengan cepat. Pemerintah berusaha mengucurkan dana untuk pendidikan. Itupun setelah didemonstrasi mahasiwa dan aktivis pendidikan.  Akhirnya pemerintah menepati janjinya sesuai dengan undang – undang dan APBN. Anggaran pendidikan sebesar 20 %  sudah dikeluarkan meskipun masih banyak beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Selain itu kebijakan dana BOS masih membawa banyak problematika disana – sini. Padahal awalnya dianggap sebagai  solusi yang cukup untuk membantu perbaikan pendidikan di Nusantara.  Ternyata anggaran pendidikan,  baik dana BOS ataupun anggaran dana 20 % dari APBN masih belum dianggap ideal oleh masyarakat. Hasilnya bisa dilihat belum sepenuhnya menjadikan rakyat tersenyum lega. Hal ini menjadi sebab  pihak swatsa mengambil peran untuk membantu perbaikan kualitas pendidikan Indonesia.

Saat ini  pihak swasta mulai mengembang  sayap dengan membangun sarana pendidikan. Ada yang membentuk komunitas seperti PDI (Persatuan Dokter Indonesia), dan sekolah Qoryah Thayyibah di daerah Salatiga, Jawa Tengah.  Ada yang dikelola perusahaan sendiri, ada pula perusahaan yang bekerja sama dengan CSR untuk berkontribusi di bidang pendidikan, dan lain sebagianya.

Tak dipungkiri dana yang dibutuhkan juga sangat besar. Inilah yang kemudian memunculkan ungkapan kualitas pendidikan berbanding lurus dengan besarnya anggaran sebuah pendidikan. Karena faktor biaya mereka tidak bergantung kepada pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya mereka survive dengan menawarkan kualitas.

Pemerintah sudah berupaya mengucurkan dana sebesar 20 % anggaran pendidikan dari APBN. Entah dalam bentuk format dana BOS atau yang lain. Nampak terlihat dimasyarakat pendidikan masih belum bisa dijangkau dengan mudah. Padahal masyarakat sadar bahwa perbaikan hidup bisa dimulai dari pendidikan.  

Ada faktor lain yang kemudian masyarakat menemukan kejanggalan terkait anggaran pendidikan 20 %,  tapi mereka tidak tahu harus mengadu ke siapa. Hanya sebatas mendengar ada anggaran pendidikan sudah cair sebanyak 20 %.  Begitu juga pemerintah pun sudah berupaya maksimal untuk mengatasi masalah ekonomi untuk kesejahteraan rakyat termasuk di bidang pendidikan. Lalu kepada siapa kejanggalan ini akan dipertanyakan, kepada siapa pula tanggung jawab gedung sekolah yang masih rusak.

Belum lagi tentang sarana pendukung pendidikan seperti perpustakaan sekolah di daerah pedalaman. Belum terasa geliatnya lalu siapa yang bertanggung jawab?. Dalam perjalanannya distribusi dan APBN untuk pendidikan sebesar 20 %  butuh pengawasan supaya tepat sasaran. Selain itu pemerintah harus selektif dalam mendata sekolah di daerah bahkan sampai pedalaman. Mengingat masih banyak persoalan pendidikan selain pendistribusian 20 % APBN untuk pendidikan

Putus Sekolah Karena Faktor Ekonomi

Fakta tentang Penduduk Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan.Bukan rahasia lagi. Berdasarkan kriteria pemerintah, penduduk  yang dikategorikan miskin jika berpenghasilan Rp6.000 per hari atau sekitar Rp 180.000 per bulan.  Kesimpulannya  penduduk miskin di Indonesia saat ini ada sekitar 43 juta atau 13 persen. Nasib  keluarga yang berpenghasilan Rp 180.000 terancam anaknya tidak mengenyam pendidikan.

Sedangkan berdasarkan data Bank Dunia kriteria penduduk miskin adalah jika berpenghasilan 3 dolar AS per hari atau Rp25.000 per hari atau Rp750.000 per bulan. Berdasarkan data Bank Dunia, jumlah penduduk miskin di Indonesia lebih dari 100 juta jiwa. Bisa dikatakan kriteria pemerintah 4 kali lebih rendah dibanding standar Bank Dunia.  

Jika dikalkulasi lebih jauh SPP setiap bulan minimal Rp. 100.000  per bulan dengan pendapatan Rp. 750.000 perbulan atau Rp 180.000 tidak cukup untuk alokasi biaya pendidikan. Belum lagi   kebutuhan primer ( tempat tinggal, makan dan minum) setiap hari yang harus dipenuhi oleh setiap keluarga. Ini bertolak belakang dengan UUD 1945 dimana negara menjamin setiap warganya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

“Delapan puluh persen menyatakan karena kesulitan ekonomi baik yang tidak punya dana untuk beli pakaian seragam, buku, transport atau kesulitan ekonomi yang mengharuskan mereka harus bekerja sehingga tidak mungkin bersekolah,” Keterangan dari  Wamendiknas di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional. (25/12/2010)

Faktor Ekonomi dan Geografis

Secara geografis bisa menjadi sebab terhambatnya akses pendidikan yang memadai. Ini berlaku untuk daerah tertentu.  Namun kondisi geografis akan lebih mudah diatasi jika kesadaran pendidikan muncul dari masyarakat. Misalnya melibatkan swadaya masyarakat ataupun dukungan penuh pemerintah/ swasta setempat.

Di tingkat golongan ekonomi menengah  atas mereka sudah mulai mencari pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan fakta dilapangan para orang tua lebih banyak mencarikan sekolah yang anaknya merasa nyaman, meskipun sebagian ada juga anak yang sekolah pilihan orang tuanya.  Tawaran model pendidikan dari sekolah yang sudah bervariasi misalnya sekolah alam, home schooling, sekolah internasional, sekolah berstandar nasional, SDIT, dan pilihan lain yang bervariatif. Di sebuah sekolah di wilayah Jakarta rata- rata banyak yang memindahkan sekolah anaknya karena ada sekolah yang mampu menawarkan konsep pembelajaran yang menarik.

Sedangkan di golongan ekonomi kebawah mereka cenderung pasrah dengan model pendidikan yang diberikan pemerintah. Tidak memikirkan model kurikulum yang ditawarkan sekolah. Yang utama anak – anak mereka bisa mendapatkan pendidikan.

Banyak model sekolah beda visi dan beda misi. Fakta tahun 90-an banyak pengangguran dari lulusan sekolah menengah. Namun memasuki tahun 2000  angka pengangguran didominasi oleh lulusan sarjana. Apakah yang salah?

Tak layak bertanya siapakah yang bersalah. Sejatinya pilihan pendidikan sebagai model paling strategis untuk perbaikan bangsa. Jika dievaluasi lebih dalam saat di bangku sekolah apakah ilmu yang diserap 100%?. Tentu tidak. Seberapa aplikatifkah  ilmu yang didapat di bangku sekolah untuk dunia kerja?. Mungkin hanya beberapa saja.

Rata – rata fresh graduate bingung memasuki dunia kerja yang baru. Ini potret lapangan, faktanya banyak teori berhamburan di bangku pendidikan formal. Teori yang sudah dipelajari namun tanpa distimulus dengan pengembangan kreatifitas yang lebih riil maka sarjana fresh gradute merasa kaku untuk memasuki dunia kerja. Bagiamanapun dunia kerja membutuhkan skill dan soft skill  dalam bekerja.

Sebutlah Finlandia dengan negara yang mempunyai model pendidikan paling baik di dunia. Di negara ini pendidikan menjadi pusat dari pengembangan industry, ekonomi, kebudayaan dan kebijakan pemerintah. Maka akan sangat wajar jika negara ini mengambil pendidik  dari lulusan 5 perguruan tinggi terbaik di negara tersebut.

Jika ada pemetaan lebih terencana, bisa diminimalisir masalah pengangguran di negara ini. Apalagi jika semua  sumber daya manusia tersalurkan sesuai porsinya. Itu artinya masyarakat membutuhkan kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat